(untitled) (Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, 2026)
Teknologi reproduksi berbantu sudah berkembang diIndonesia dan banyak membantu masyarakat dalam memperoleh kehamilan.Surplus embrio dari proses simpan beku merupakan konsekuensi kemajuanteknologi ini sendiri. Dilema etika muncul tentang bagaimana sebaiknyamengelola surplus embrio. Di sisi lain, peraturan perundangan di Indonesiasaat ini hanya memperbolehkan untuk memperpanjang masa penyimpananatau membuang surplus embrio.Metode: Metode penelitian menggunakan Participant of observation denganpurposive sampling. Penelitian ini merupakan intisari pemikiran dari ilmuwandan pegiat bioetika di Indonesia yang dikemukakan dalam Seminar dan DiskusiBioetika dalam Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, Agustus 2016 diYogyakarta.Hasil: Pertimbangan etika tentang bagaimana sebaiknya surplus embriodiperlakukan dibahas oleh tiga ilmuwan dengan latar belakang agamawan,Prof. Jenie dan Prof. Almirzanah beragama Islam sedangkan Dr. Kusmaryantoberagama Katolik. Ketiganya berpendapat bahwa solusi manajemen surplusembrio sangat erat kaitannya dengan diskursus agama. Ketiganya menyatakanbahwa status moral dari embrio penting dipahami sebagai landasan sikapterhadap surplus embrio. Pemusnahan embrio dianggap tidak etis oleh ketigailmuwan. Ketiganya menyetujui donasi embrio untuk pasangan infertil lain dengan penyesuaian aturan terhadap kearifanlokal Indonesia. Selanjutnya, Prof. Umar dan Prof. Almirzanah memandang penggunaan surplus embrio untuk penelitianmasih kontroversial namun tidak menutup kemungkinan diperbolehkan dengan berbagai syarat dan memperhatikan konteksserta asas kemanfaatan. Sedangkan Dr. Kusmaryanto menyatakan ketidaksetujuan surplus embrio untuk penelitian atasdasar interpretasi bahwa embrio mempunyai makna intrinsik yang harus dilindungi.Kesimpulan: Latar belakang agama mempengaruhi perspektif ilmuwan tentang bagaimana memandang status embrio danpilihan tindakan terhadap surplus embrio. Perlu dilakukan penelitian mendalam multidisipliner dari klinisi, agamawan,ilmuwan, pakar hukum dan pasien untuk mengakomodasi pilihan tindakan terhadap surplus embrio di Indonesia.