Tinjauan Etika: Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Pidana yang Menyebabkan Kematian, Kecacatan, atau Gangguan Kesehatan (Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, 2026)
Perkembangan pesat di bidang hukum dan kedokteran diIndonesia menyebabkan wacana akan hukuman pidana berbasis medis takdapat dikekang lagi. Misalnya injeksi letal, yang dinilai memiliki letalitastinggi dan bahkan dianggap meminimalisasi penderitaan terpidana, dinilailebih baik dan etis dibandingkan alternatif eksekusi konvensional sepertihukuman tembak mati. Namun, secara teknis pelaksanaan tindakan projustitia ini memunculkan dilema etik bagi profesi kedokteran jika tindakanini mencederai, membuat cacat baik permanen maupun sementara, ataupunmenyebabkan kematian bagi terpidana. Di satu sisi, profesi kedokteransenantiasa harus setia pada karakternya yang mengedepankan kemanusiaandan berorientasi menyembuhkan manusia. Di sisi lain, menyerahkan suatutindakan kedokteran pro justitia kepada selain dokter, berpotensi merugikanterpidana karena tindakan tersebut tidak dilakukan secara profesional.Dilema etik ini secara umum perlu diatur dalam fatwa etik profesi kedokteran,yang mana merupakan wewenang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran(MKEK). Dalam pelaksanaannya, hal ini perlu dimusyawarahkan seluruhpihak yang berkepentingan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif yangakan menarasikan bentuk eksekusi hukuman tersebut.